1 month ago
37
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (2/6/2025). Foto: Widya Islamiati/kumparanWakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengusulkan agar pembangunan rumah tapak (landed house) di kota-kota besar dihentikan. Menurutnya, lahan di kota sudah semakin sempit, dan pembangunan rumah tapak hanya akan memperparah krisis hunian.
“Seluruh dunia sekarang ini tidak ada lagi landed house di perkotaan. Dan kita harus hentikan landed house di perkotaan. Karena kita udah nggak punya tanah,” kata Fahri dalam acara Sumitronomics di JS Luwansa, Selasa (3/6).
Fahri juga menyoroti masalah harga tanah yang terus naik karena banyak pengembang membeli tanah untuk disimpan, bukan untuk dibangun.
Untuk itu, Fahri mengusulkan agar negara turun tangan secara langsung. Ia menyarankan agar tanah untuk perumahan disediakan oleh negara dan tidak dibebani biaya izin yang tinggi, agar harga rumah bisa lebih murah.
“Menurut kami, stop subsidi di ujung. Tapi subsidi pada tanah. Efisiensikan biaya perizinan. Nggak perlu pungut-pungut di awal,” jelasnya.
Ia juga menyarankan agar rumah tapak di kota dikenakan pajak lebih tinggi. Tujuannya agar masyarakat terdorong untuk tinggal di rumah susun, bukan rumah tapak.
Foto udara rumah subsidi Program Rumah untuk Guru Indoensia yang masih dalam tahap pembangunan di Perumahan Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025). Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO“Misalnya nanti yang bikin rumah landed, pajaknya dinaikin aja sampe dia nggak bisa tinggal landed. Pasti dia akan tinggal di rumah susun. Kan kira-kira begitu,” kata Fahri.
Kebijakan ini, menurut Fahri, bagian dari strategi untuk mengontrol pembangunan perumahan dari sisi pasokan. Namun ia juga menekankan pentingnya data yang akurat untuk mengatur sisi permintaan.
Adapun, usulan ini disampaikan dalam konteks target pemerintah yang ingin membangun tiga juta rumah per tahun. Namun, Fahri menilai hal itu tak bisa tercapai jika negara tidak punya kendali penuh atas lahan dan arah pembangunan.
“Kalau harga rumah sudah kurang karena harga tanah kita gratiskan, seperti terjadi di hampir semua negara yang sukses social housing. Maka secara masif tidak ada problem tanah. Kita bisa supply besar-besaran,” katanya.
