3 weeks ago
35
Foto udara kawasan tambang galian C di Gunung Sarik, Kuranji, Padang, Sumatera Barat, Selasa (30/12/2025). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mendesak penghentian permanen seluruh aktivitas pertambangan galian C jenis pasir dan batu (sirtu) di kawasan Gunung Sariak karena dinilai menjadi salah satu faktor utama kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuranji dan memperbesar risiko bencana ekologis, termasuk banjir bandang di wilayah hilir.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah menyiapkan rencana pemulihan untuk industri kecil (IK) yang terdampak bencana Sumatera yang berada di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Intervensi pemulihan dilakukan bertahap dalam bentuk bantuan mesin dan peralatan sederhana, penyediaan starter kit usaha termasuk bahan baku, pengembangan produk kebutuhan dasar dan fast moving, pendampingan teknis, serta fasilitasi kemitraan untuk memperluas akses pasar.
"Untuk tahun 2026 ini kami sudah merancang kegiatan untuk secara khusus fokus mengupayakan pemulihan industri kecil yang ada di tiga provinsi terdampak. Namun dari identifikasi yang kami lakukan karena sebagian besar ada di Provinsi Aceh dan di Sumatera Barat nanti akan kami lakukan verifikasi secara langsung di awal tahun 2026 untuk memastikan agar industri-industri kecil yang terdampak di sana bisa segera memulai lagi aktivitasnya," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A Cahyanto di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Bantuan teknis terhadap industri kecil juga dilakukan melalui optimalisasi kewirausahaan di daerah terdampak bencana, dan pendampingan teknis dilaksanakan melalui skema penugasan dan sinergi lintas kementerian/lembaga.
Disampaikan dia, saat ini Kemenperin tengah mempersiapkan program tersebut secara optimal agar segera bisa segera diusulkan.
"Jadi seluruh Direktorat Jenderal dibantu oleh BSKJI dan BPSDMI yang punya juga satuan kerja di sana untuk memulai menyiapkan program tersebut dan ini yang nanti akan segera disampaikan, diusulkan oleh Bapak Menteri kepada Bapak Presiden karena terkait dengan penggunaan APBN," katanya.
sumber : ANTARA
