Moskow (ANTARA) - Pemerintah Jerman menyatakan siap membahas gagasan Presiden AS Donald Trump mengenai pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, tetapi belum dapat menyetujui format lembaga tersebut saat ini.
Laporan majalah Der Spiegel menyebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri Jerman masih mengkaji kesesuaian lembaga itu dengan hukum internasional, seraya menekankan pentingnya instrumen yang sejalan dengan kerangka global.
Disebutkan pula, juru bicara pemerintah Jerman Stefan Cornelius menghargai undangan AS untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Jerman akan mempertimbangkan partisipasinya jika mekanisme dewan itu terbukti mematuhi aturan internasional yang berlaku.
Diumumkan Trump pada 16 Januari, dewan tersebut melibatkan sejumlah tokoh, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan menantu Trump, Jared Kushner. Nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga masuk dalam daftar anggota.
Dewan itu juga berencana melibatkan Presiden Bank Dunia Ajay Banga. Trump bahkan memperluas undangan ke sejumlah kepala negara, termasuk Rusia dan Belarus, untuk bergabung.
Sebelumnya pada November 2025, Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) telah mengesahkan resolusi usulan AS untuk mendukung rencana komprehensif Trump dalam menyelesaikan konflik di Jalur Gaza.
Dalam pemungutan suara, 13 dari 15 anggota DK-PBB menyatakan setuju, sedangkan Rusia dan China memilih untuk abstain terhadap usulan tersebut.
AS mengusulkan pembentukan administrasi internasional sementara di wilayah kantong Palestina itu, pembentukan dewan perdamaian yang diketuai Trump, dan pengerahan pasukan stabilisasi internasional.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: Indonesia akan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza
Baca juga: Swedia menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

1 day ago
2






































