Gaza (ANTARA) - Hamas mengkritik dimasukkannya nama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam "Dewan Perdamaian" Gaza yang dipimpin AS dan menyebutnya sebagai "indikator berbahaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas."
Dalam pernyataan, Kamis, kelompok itu menuduh Netanyahu menghalangi gencatan senjata di Gaza dan melakukan pelanggaran terus-menerus, termasuk melakukan serangan terhadap warga sipil dan perusakan infrastruktur walaupun gencatan senjata telah berlaku selama lebih dari tiga bulan.
"Pendudukan merupakan akar dari terorisme," kata pernyataan Hamas tersebut dan menambahkan bahwa "langkah pertama untuk menuju stabilitas adalah dengan menghentikan pelanggaran-pelanggaran Israel dan mengakhiri pendudukan secara permanen."
Netanyahu mengonfirmasi pada Rabu (21/1) bahwa dia telah menerima undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dalam inisiatif tersebut. Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian pada Kamis dalam upacara penandatanganan piagam yang diadakan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss, tanpa kehadiran beberapa sekutu Eropa.
Sejumlah pengamat mengemukakan kekhawatiran bahwa inisiatif yang dipimpin AS itu dapat melemahkan peran PBB dan kerangka kerja multilateral yang telah berdiri untuk perdamaian di Gaza, seraya menyoroti bahwa beberapa negara besar dan mitra tradisional AS telah menolak untuk berpartisipasi.
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

7 hours ago
1






































