5 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan akan melakukan audit ketat terhadap seluruh proyek pembangunan tahun anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak akan melunasi pembayaran secara penuh bagi kontraktor yang menghasilkan pekerjaan berkualitas rendah.
Dalam keterangannya di Bandung pada Minggu, Dedi menyatakan bahwa pemerintah provinsi memiliki ketersediaan kas sebesar Rp621 miliar untuk melunasi sisa pekerjaan pembangunan. Namun, pembayaran tersebut bergantung pada hasil audit dan evaluasi di lapangan.
"Pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp621 miliar tersebut akan dilakukan setelah Pemda Provinsi Jawa Barat mengaudit hasil pekerjaan. Dengan begitu, akan diketahui kualitas pekerjaan itu termasuk sangat baik, baik, atau kurang baik," ujar Dedi.
Dedi menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan uang negara dan menyatakan tidak akan menoleransi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. "Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya," tambahnya.
Sumber dana untuk pelunasan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan setoran pajak kendaraan bermotor yang diterima harian. Dedi mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, yang memperkuat kapasitas fiskal provinsi untuk membiayai infrastruktur.
"Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak," katanya.
Gubernur Jawa Barat juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan proyek pembangunan dengan melaporkan kualitasnya melalui media sosial. Hal ini dilakukan untuk memastikan kontrol kualitas yang objektif dan transparan.
"Masyarakat Jawa Barat silakan untuk menyampaikan kritik dan saran melalui media sosial mengenai pekerjaan pembangunan," ucap Dedi.
Sebelumnya, Pemprov Jabar mencatatkan sejarah dengan sisa saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hanya Rp500.000 saat akhir tahun, meskipun ada gagal bayar kontraktor senilai Rp621 miliar pada APBD 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengakui kondisi tunda bayar tersebut disebabkan oleh target pendapatan progresif yang tidak tercapai, sementara belanja publik digenjot maksimal.
"Pak Gubernur memberikan arahan bahwa APBD 2025 kita kan progresif. Pendapatannya kita pasang kencang, belanjanya kencang, alhamdulillah ya ternyata belanjanya luar biasa. Nah, dari sisi pendapatan, bukan berarti kinerja pendapatan tidak baik ya, tapi targetnya yang di atas rata-rata," ujar Herman.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
