15 hours ago
14
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat beroperasi selaras dengan kepentingan nasional dan memiliki arah komunikasi yang transparan. Harapan ini disampaikan di Jakarta pada Kamis.
Hensa menyoroti bahwa konsolidasi aset strategis melalui Danantara harus diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang tanpa menekan ketahanan fiskal negara dalam jangka pendek. Saat ini, sebagian dividen BUMN dialihkan untuk memperkuat lembaga tersebut.
"Jadi, catatan pertama saya, Danantara itu untuk kepentingan nasional. Pertanyaannya, bagaimana memastikan konsolidasi aset strategis negara melalui Danantara bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan ketahanan fiskal jangka pendek," ujar Hensa.
Ia menekankan bahwa negara menghadapi tantangan dalam membiayai pembangunan jangka pendek melalui APBN akibat alih sumber dividen ke Danantara. Menurutnya, salah satu masalah utama yang membebani BUMN adalah tingginya biaya tetap.
"Yang paling membebani BUMN menurut saya adalah fixed cost-nya. Mau BUMN itu rugi atau untung, gajinya sama. Sekarang bagus nih Pak Prabowo, tidak ada itu tantiem-tantiem-an," tutur Hensa.
Pemerataan Manfaat bagi Daerah
Selain kepentingan nasional, Hensa menyoroti aspek pemerataan manfaat bagi daerah. Ia mempertanyakan bagaimana Danantara dapat memastikan keuntungan investasi nasional benar-benar dirasakan secara merata, terutama dalam bentuk akses ekonomi, infrastruktur, dan lapangan kerja.
"Bagaimana menjamin bahwa manfaat dari investasi nasional melalui Danantara dapat dirasakan secara merata oleh daerah, terutama dalam bentuk akses fiskal, infrastruktur, dan lapangan kerja?" katanya. Ia mencontohkan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki banyak BUMN, sementara daerah lain belum tentu memperoleh efek ekonomi yang sama kuatnya.
Komunikasi Publik yang Transparan
Hensa juga menilai Danantara perlu membangun komunikasi publik yang baik agar dapat diterima masyarakat luas. "Danantara harus membangun komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti agar publik, terutama di daerah, memahami dan menerima kebijakan ini sebagai bagian dari agenda pembangunan bersama," ujarnya.
Menurutnya, komunikasi tersebut harus menjawab kekhawatiran daerah, membangun harapan realistis, dan membuka ruang dialog. "Danantara itu besar namanya, publik butuh narasi keadilan dan bukti konkret, bukan hanya janji dan jargon," tambahnya.
Kendati demikian, Hensa menyebut Danantara memiliki potensi besar sebagai salah satu keajaiban ekonomi Indonesia, sejalan dengan ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan nasional melalui instrumen investasi negara.
Dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Presiden menjelaskan bahwa Danantara mengelola aset mencapai 1 triliun dolar AS dan dirancang sebagai instrumen investasi untuk membiayai industri-industri masa depan.
Saat ini, Danantara mengelola 1.044 badan usaha milik negara (BUMN), yang ke depan akan dirasionalisasi menjadi sekitar maksimal 300 perusahaan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
