Catatan CSIS Buat DPR yang Bakal Revisi UU Pemilu: Sistem Terbaik-Ambang Batas

Center for Strategic and International Studies (CSIS) diundang Komisi II DPR untuk membahas rencana revisi UU Pemilu pada Selasa (18/1). DPR segera merevisi UU Pemilu karena masuk Prolegnas 2026.

CSIS menilai, sistem Pemilu proporsional terbuka atau tertutup masih menjadi pilihan paling relevan untuk diadopsi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, dibandingkan sistem campuran (mixed system).

Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengatakan sistem proporsional bisa menjaga derajat keterwakilan pemilih dibandingkan sistem campuran.

“Mempertahankan sistem pemilu proporsional, dalam hal ini mungkin sistem Pemilu proporsional terbuka. Paling relevan saat ini untuk memastikan terpenuhinya prinsip keterwakilan, kompetisi yang setara, dan inklusivitas politik,” jelas Arya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1).

“Jadi saya berkeyakinan sampai saat sekarang menurut pendapat saya, sistem proporsional, apakah proporsional terbuka atau tertutup, menurut saya sudah yang paling tepat kita adopsi partai politik,” ujarnya.

Selain desain sistem, CSIS menekankan pentingnya mendorong demokratisasi internal partai politik, terutama dalam proses rekrutmen calon legislatif.

“Partai juga harus didorong untuk melakukan demokratisasi internal dalam seleksi caleg, pembuatan keputusan, dan kemandirian keuangan,” kata Arya.

“Misalnya dengan menetapkan persyaratan keanggotaan partai minimal sedikitnya 2 tahun sebelum tahapan pemilu dimulai bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu legislatif,” lanjutnya.

Dalam catatan CSIS, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) perlu ditetapkan secara moderat untuk menyeimbangkan antara representasi dan efektivitas kerja parlemen.

Indonesia saat ini menerapkan syarat ambang batas 4% dari suara sah nasional supaya bisa dapat kursi DPR RI.

“Terkait ambang batas ini, menurut hemat saya kita harus mencari titik temu yang moderat atau tengah di antara kebutuhan untuk menciptakan sistem partai yang moderat,” jelas Arya.

“Sehingga memudahkan pembuatan keputusan untuk menghindari terjadinya legislatif deadlocks dan tetap memastikan adanya derajat keterwakilan,” sambungnya.

Arya menjelaskan, ambang batas yang terlalu rendah berisiko menciptakan fragmentasi partai ekstrem di DPR. Sementara ambang batas yang terlalu tinggi dapat menggerus keterwakilan dan meningkatkan jumlah suara terbuang.

“Membuat ambang batas yang rendah misalnya 1%, itu akan menciptakan multipartai ekstrem di DPR dan berimplikasi pada legislatif deadlocks dan instabilitas politik di DPR. Sementara menciptakan ambang batas yang tinggi dap...