Yang Diketahui Sejauh Ini soal OTT KPK terhadap Wali Kota Madiun

KPK kembali menggelar Operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, mereka menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, Senin, (19/1).

Usai ditangkap, Maidi bersama puluhan orang lainnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lanjutan terkait dugaan praktik korupsi yang melibatkan fee proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Proses pemeriksaan ini masih berlangsung, dan KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Berikut rangkumannya.

Wali Kota Madiun Maidi tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin malam (19/1) bersama delapan orang lainnya yang juga diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Ia hanya menjawab singkat pertanyaan wartawan yang menanti. “(Kabar) baik,” kata Maidi kepada wartawan. “Saya tidak pernah lelah untuk membangun Kota Madiun. Kalau ada kekurangan, doakan saya sehat,” tambahnya.

Status Maidi saat ini masih sebagai terperiksa, dan KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukumnya.

Maidi merupakan Wali Kota Madiun periode 2024–2029, memenangkan Pilkada 2024 dengan dukungan dari banyak partai politik. Sebelum terjun ke dunia politik, Maidi meniti karier sebagai guru geografi di SMP Negeri 1 Madiun dan kemudian menjabat berbagai posisi birokrasi.

Ia pernah menjabat Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun (2002-2003) serta Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun (2006-2009).

Jabatan terakhirnya sebelum terpilih menjadi Wali Kota Madiun adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun, yang diembannya selama sembilan tahun, dari 2009 hingga 2018.

Sebelum menjadi wali kota, Maidi juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun selama sembilan tahun, setelah berkarier di berbagai posisi dalam birokrasi pemerintahan daerah.

Ia terpilih dalam Pilkada 2024 bersama wakilnya, Bagus Panuntun, dengan dukungan 11 partai politik, yakni Golkar, Demokrat, PSI, PKB, Gerindra, NasDem, PAN, PPP, PBB, Hanura, dan Gelora.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Maidi tercatat memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 16,9 miliar per 2 April 2025, sebelum menjabat wali kota.

Rincian harta yang dilaporkan Maidi meliputi tanah dan bangunan sejumlah bidang di Madiun, Magetan, dan Ngawi, serta alat transportasi dan kas yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Total keseluruhan harta setelah dikurangi utang masih mencapai miliaran rupiah.