19 hours ago
9
Wamendagri minta kepala daerah beri prioritas penerbitan PBG untuk MBG.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk infrastruktur Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi di Gedung Sate, Bandung, Rabu.
Percepatan PBG ini penting untuk mencapai target operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.1/9653/SJ. Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan proses konstruksi tidak dipersulit di lokasi yang telah ditetapkan.
Bima menjelaskan bahwa ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama lintas kementerian yang menetapkan lokasi dapur gizi. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menginventarisasi aset untuk dipinjampakaikan sebagai Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), dengan standar tipe A di tingkat provinsi dan tipe B di kabupaten/kota, sementara kelengkapan interior akan ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Aspek lain yang disorot adalah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang harus dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait dalam waktu 14 hari setelah pengajuan oleh SPPG. Proses ini harus diselesaikan bahkan dengan mekanisme manual jika diperlukan, untuk memastikan keamanan dan kebersihan dapur.
Rapat koordinasi ini juga menegaskan integrasi MBG dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai mitra utama penyedia bahan baku, sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui close loop economy.
Dengan penguatan tata kelola, percepatan sertifikasi higiene sanitasi, dan pemantapan rantai pasok lokal, pemerintah optimistis Program MBG di Jawa Barat tidak hanya akan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
