18 hours ago
1
Jakarta (ANTARA) - Keikutsertaan Indonesia di dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Donald Trump difokuskan untuk mendukung kepentingan Palestina dan tidak dapat diterjemahkan sebagai upaya normalisasi hubungan dengan negara tertentu.
“Kehadiran Indonesia di BoP tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun,” kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Nabyl menanggapi bergabungnya Israel ke badan tersebut setelah petinggi rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu meneken Piagam Dewan Perdamaian saat berkunjung ke Washington DC, Rabu (11/2).
Ia menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia ke Dewan Perdamaian didasari oleh mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi wilayah Jalur Gaza di Palestina sesuai Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) nomor 2805 tahun 2025.
“Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut,” ucap Nabyl, menegaskan.
Di Dewan Perdamaian maupun semua forum internasional, Indonesia senantiasa menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional di Gaza, serta mendorong akses bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah yang hancur akibat serangan genosida Zionis.
Jubir Kemlu RI pun menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan Palestina dalam seluruh proses dan kebijakan yang akan dilakukan Dewan Perdamaian ke depannya, khususnya dalam rekonstruksi Gaza.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri konferensi tingkat tinggi pertama Dewan Perdamaian di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 usai sebelumnya menerima undangan rapat perdana organisasi tersebut.
Menurut Nabyl kepada ANTARA pada Rabu (11/2), kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk arah dan kerja Dewan Perdamaian sejak awal.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa dalam kunjungan yang sama, Presiden Prabowo akan menandatangani Kesepakatan Tarif Resiprokal Indonesia-AS yang proses finalisasinya hampir rampung.
Indonesia resmi masuk sebagai anggota BoP setelah Presiden Prabowo ikut menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut saat acara peluncurannya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Baca juga: Rusia tegaskan Dewan Perdamaian bentukan Trump bukan pengganti PBB
Baca juga: Presiden dipastikan ikut serta dalam KTT Dewan Perdamaian di AS
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
