2 days ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan jumlah uang beredar yang melambat pada November 2025. Bank sentral mengakui perlambatan tersebut dipengaruhi masih lemahnya permintaan kredit, di tengah pasokan likuiditas perbankan yang melimpah.
“Pada November 2025, pertumbuhan M0 (tanpa memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum/GWM bank di Bank Indonesia karena pemberian insentif KLM) tercatat sebesar 6,46 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,75 persen (yoy),” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 yang digelar secara daring, Rabu (17/12/2025).
Perry menerangkan pertumbuhan uang primer atau M0 adjusted, yakni uang primer yang telah menetralisasi dampak kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), juga tercatat melambat menjadi 13,33 persen (yoy) dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 14,38 persen (yoy).
Dari sisi komponen, perlambatan pertumbuhan M0 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya penempatan excess reserves perbankan di BI. Sementara dari faktor pendorongnya, pertumbuhan M0 yang melambat disebabkan masih rendahnya penyaluran kredit dan pembiayaan, sehingga perbankan memilih menempatkan kelebihan likuiditas pada instrumen moneter BI.
Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2025 tercatat sebesar 7,72 persen (yoy), menurun dibandingkan September 2025 yang mencapai 8,02 persen (yoy).
“Pertumbuhan M2 yang melambat dipengaruhi oleh belum kuatnya permintaan kredit di tengah pasokan likuiditas perbankan yang telah meningkat,” ungkap Perry.
Ia melanjutkan, dari sisi komponen, perlambatan M2 dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan giro dan surat berharga. “Ke depan, pertumbuhan uang yang beredar perlu terus didorong melalui sinergi kebijakan BI dan Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Diketahui, BI terus memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga 16 Desember 2025, total insentif KLM mencapai Rp 388,1 triliun, masing-masing disalurkan kepada kelompok bank badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp 177,1 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp 169,5 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp 34,6 triliun, serta kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp 7 triliun.
Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor prioritas, antara lain pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estat dan perumahan, serta UMKM, koperasi, inklusi keuangan, dan pembiayaan berkelanjutan.
Selain itu, dari sisi kebijakan fiskal, Pemerintah telah memindahkan dana dari BI ke perbankan himpunan bank milik negara (Himbara) sebesar Rp 200 triliun pada September 2025. Langkah tersebut bertujuan memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif. Untuk semakin menguatkan likuiditas, pada November 2025 Pemerintah kembali menempatkan dana sebesar Rp 76 triliun ke bank-bank besar. Dengan demikian, total injeksi likuiditas yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) mencapai Rp 276 triliun.
