2 days ago
5
Jakarta (ANTARA) - Pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian mewakili kepentingan nasional Indonesia untuk membantu perjuangan rakyat Palestina mencapai kemerdekaannya.
"Ini menunjukkan rasa kepentingan nasional Indonesia. Jangan sampai nanti urusan Timur Tengah ini tergadai, tidak ada yang mengkritisi dari dalam," kata Rezasyah kepada ANTARA melalui sambungan telepon pada Selasa.
Dia mengatakan bahwa bahwa di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu akibat kebijakan unilateralisme Amerika Serikat, pada saat yang sama China dan Rusia tidak menunjukkan sikap untuk mengimbangi perilaku AS di Dewan Keamanan PBB.
Untuk itu, Rezasyah menilai keputusan Indonesia untuk bergabung ke dalam Dewan Perdamaian sudah tepat, guna mengimbangi sikap AS.
Inisiatif tersebut mewakili kepentingan Indonesia dalam upaya membantu perjuangan Palestina meraih kemerdekaannya dengan mendorong tercapainya solusi dua negara.
"Kepentingan nasional kita kan adalah terwujudnya Palestina yang merdeka, berdaulat, bersatu dan hidup berdampingan dengan Israel. Nah, kalau Israel yang menolak, berarti kita berhadapan dengan yang menolak ini," kata Rezasyah.
"Untuk itu, saya pikir Pak Prabowo itu melihat dalam saat-saat seperti ini, Indonesia harus masuk, karena pertama, kita ingin dunia itu damai. Kemudian, kita juga tidak ingin terjebak oleh berbagai skenario dari luar yang kita tidak bisa lepas lagi," imbuhnya.
Menurut Rezasyah, Presiden AS Donald Trump memiliki gagasan untuk mempertahankan kepemimpinan Israel di kawasan Timur Tengah. Sementara, Presiden RI Prabowo Subianto, mewakili kepentingan nasionalnya, berupaya mewujudkan perdamaian abadi di seluruh dunia, sesuai dengan piagam PBB.
Untuk itu, keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian sangat penting, yaitu untuk membela kepentingan nasional sekaligus kepentingan rakyat Palestina.
Melalui keanggotaan di Dewan Perdamaian, dia berharap Indonesia dapat memengaruhi pengambilan kebijakan Dewan tersebut dalam menentukan nasib Palestina.
"Indonesia sudah berada di situ, jadi kemungkinan besar kita bisa mempengaruhi jalannya perkembangan di Dewan ini," demikian katanya.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
