Nusron Wahid Ingin Hapuskan Pungli Lewat Penerapan Layanan Elektronik

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid saat berada di Manado.

MANADO - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengatakan jika pihaknya menargetkan sebanyak 125 Kantor Pertanahan di akhir tahun 2025 ini sudah akan beralih ke layanan elektronik.

Hal ini disampaikan Nusron saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (18/7).

"Dari 483 kantor pertanahan yang ada, saat ini baru 68 yang sudah menerapkan layanan elektronik. Target kami, hingga Desember nanti harus bertambah minimal 125 kantor,” kata Nusron.

Ia menekankan bahwa transformasi digital dalam layanan pertanahan merupakan kebutuhan mendesak, seiring dengan perubahan perilaku masyarakat yang kini semakin bergantung pada sistem digital.

Namun, Nusron menegaskan bahwa transformasi ini tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi kunci agar layanan digital benar-benar efektif dan bersih.

“Hampir semua instansi pelayanan publik itu berpotensi terjadi pungli. Kita tidak perlu munafik, dan itu termasuk di pelayanan pertanahan. Selama masih konvensional, praktik seperti itu akan terus terjadi. Karena itu, digitalisasi adalah jalan untuk memutus mata rantai pungli,” ujarnya blak-blakan.

Menurut Nusron, penerapan layanan elektronik secara menyeluruh juga akan berdampak langsung pada pemberantasan mafia tanah.

“Kalau petugas BPN-nya benar, petugas PPAT-nya juga benar, maka mafia tanah tidak akan punya ruang gerak. Jadi daripada menyalahkan pihak luar, lebih penting memperbaiki integritas di internal kita,” katanya.

"Untuk itu saya juga mengingatkan agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ikut serta dalam proses transformasi ini, mengingat posisi anda sebagai mitra strategis BPN dalam pelayanan pertanahan," ujarnya kembali.