19 hours ago
7
Menteri Trenggono pastikan kebijakan lindungi kesejahteraan nelayan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi nelayan dari Gerakan Nelayan Pantura di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Rabu.
Trenggono menekankan bahwa KKP terus memperbaiki kebijakan agar lebih berpihak kepada nelayan. Ia memastikan pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memberi kepastian hukum dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, bukan untuk mempersulit nelayan.
Ia menjelaskan bahwa salah satu kebijakan yang diambil adalah perubahan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan dari sistem pra-produksi menjadi pasca-produksi, memungkinkan nelayan melaut lebih dulu dan PNBP dihitung berdasarkan hasil tangkapan. “Kita ingin nelayan fokus melaut. Dapat berapa, kita hitung bersama. Ini bagian dari upaya meringankan beban nelayan,” ucap Trenggono.
Selain itu, KKP mendorong penerapan penangkapan ikan terukur untuk mengurangi tekanan di wilayah penangkapan tertentu dan mencegah konflik antar nelayan. Kebijakan ini diharapkan membuat nelayan tidak perlu melaut terlalu jauh, sehingga biaya operasional lebih efisien.
Trenggono menegaskan pentingnya kebijakan alat tangkap ramah lingkungan dan pengaturan BBM demi menjaga laut sebagai sumber penghidupan nelayan dalam jangka panjang. Ia juga berjanji setiap masukan dari nelayan akan dicatat dan ditindaklanjuti.
Ketua Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, mengakui peran aktif nelayan dalam mendukung kebijakan pemerintah, meskipun masih banyak persoalan yang dihadapi, seperti keamanan di laut dan kelengkapan dokumen kapal. “Kami berharap kebijakan KKP benar-benar melindungi nelayan,” kata Kajidin.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
