2 days ago
5
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkomitmen untuk membayar utang Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.
“Iya (bayar utang Whoosh pakai APBN),” kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).
Prasetyo menjelaskan Istana mendapatkan laporan rapat terakhir tentang pembayaran utang tersebut masih dalam proses pembicaraan teknis. Nantinya negosiasi pelunasan utang ini akan dipimpin oleh CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.
“Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara Jadi masih ada finalisasi Sekarang proses negosiasi atau Pembicaraan teknisnya itu Langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” jelas Prasetyo.
Prabowo sebelumnya menyebutkan pemerintah Indonesia akan membayar kewajiban sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Menurut dia pemerintah siap menanggung tanggung jawab finansial proyek tersebut.
“Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Purbaya menyebutkan seharusnya Danantara yang bertanggung jawab atas utang tersebut. Apalagi sejak Maret 2025, negara tak lagi menerima setoran dividen BUMN, karena dialihkan ke Danantara.
“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara mereka kan sudah manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata bisa (Rp) 80 triliun lebih, harusnya mereka sudah di situ jangan di kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya secara daring dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (12/10).
Total biaya proyek Whoosh mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp 120 triliun (kurs Rp 16.570 per dolar AS), termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) senilai USD 1,2 miliar atau Rp 19,8 triliun.
