2 days ago
6
Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kadang keadilan terasa seperti tiket kereta: tercetak rapi, sah secara hukum, tapi ketika dipakai, rasanya miring ke satu sisi. Secara teori semua warga setara, tapi begitu duduk di bangku peron, keadilan itu mendadak berubah jadi soal jarak dan dompet.
Bayangkan saja. Kereta listrik jurusan Jakarta–Rangkasbitung, sekitar delapan puluh kilometer, tarifnya ramah, jinak, bersahabat seperti saudara sepupu yang datang bawa oleh-oleh. Bahkan stasiun Rangkasbitung kini tampak megah.
Tapi ketika tujuan bergeser ke Sukabumi — yang jaraknya bahkan tak jauh-jauh amat — ceritanya berubah total. Penumpang harus membayar tiket KRL, lalu harus menambah pula bayar tiket kereta lokal Rp 55 ribu, atau Rp 85 ribu jika ingin duduk agak berkelas.
Itu belum cukup. Masih ada ritual jalan kaki dari Stasiun Bogor Kota ke Stasiun Paledang, melewati jembatan layang panjang yang rasanya seperti prosesi haji mini: niatnya mulia, keringatnya tumpah, dan yang terucap biasanya sederhana — “Kapan ini nyambung?”
Di titik itulah keadilan transportasi berubah menjadi humor pahit. Lucu jika diceritakan di warung kopi, tapi getir ketika dijalani oleh buruh, mahasiswa, dan warga biasa yang hanya ingin pulang dengan ongkos wajar. Sesak di dada.
Padahal Sukabumi bukan daerah asing di peta peradaban. Ia dingin, hijau, dan tenang. Alamnya seperti obat penenang bagi warga Jakarta yang hidupnya terlalu sering diganggu klakson dan lampu merah. Pantainya panjang, gunungnya ramah, kulinernya maknyus.
Sukabumi adalah alternatif logis bagi kawasan wisata Puncak yang kini lebih mirip monumen kemacetan nasional. Sayangnya, menuju ke Sukabumi yang dulu jadi tempat peristihatan bule-bule Belanda masih terasa seperti ujian kesabaran tingkat akhir.
Bukan karena rel keretanya tak ada, melainkan karena kebijakan seolah belum sepakat apakah Sukabumi itu bagian dari denyut Jabodetabek atau kota jauh yang cukup disapa lewat wacana. Padahal, ia dekat, jaraknya tak jauh beda dengan Rangkasbitung.
Ironisnya, jalurnya nyata. Keretanya melintas. Orangnya banyak. Tapi sistemnya seperti ragu sendiri. Rel Bogor–Sukabumi seakan hanya dianggap jalur lewat, bukan jalur hidup. Seolah-olah kereta boleh melintas, tapi rakyat jangan berharap terlalu jauh.
Maka pertanyaan lama pun kembali muncul: mengapa KRL bisa berhenti nyaman di Rangkasbitung, tetapi untuk sampai ke Sukabumi terasa seperti mimpi yang dianggap terlalu ambisius? KRL hanya boleh berhenti nyaman sampai Bogor Kota.
Di tengah keganjilan itulah suara Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, terdengar lebih jernih dari biasanya. Ia tak sedang berpidato politik, melainkan berbicara sebagai kepala daerah yang membaca denyut warganya.
Ia mendorong perpanjangan layanan KRL, percepatan jalur ganda, dan konektivitas yang lebih manusiawi. Pada 19 Januari 2026, ia menemui Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta, mengusulkan percepatan pembangunan double track dari Cicurug hingga Kota Sukabumi.
Bukan sekadar mimpi, tapi ia menyampaikan proposal konkret. Dan rupanya, angin sejarah sedang berembus pelan ke arah yang sama.
