4 days ago
6
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai invasi Amerika Serikat ke Venezuela yang diikuti penguasaan cadangan minyak mentah dapat berakibat pada tertundanya investasi energi terbarukan
Akibatnya, hal itu dapat memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil bagi negara-negara berkembang, ungkap peneliti Tata Kelola Iklim Pusat Riset Politik BRIN, Yogi Setya Permana, melalui pernyataan pers di Jakarta, Senin.
Yogi mengatakan bahwa minyak murah sering kali menjadi jebakan kebijakan yakni tampak menguntungkan secara fiskal, tetapi meningkatkan kerentanan terhadap naik turun harga hingga risiko geopolitik.
“Di satu sisi, negara maju menekan negara berkembang untuk segera meninggalkan energi fosil demi target iklim. Di sisi lain, energi fosil tetap diperlakukan sebagai aset strategis yang diamankan melalui manuver geopolitik,” katanya.
Yogi menjelaskan bahwa langkah Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro diikuti rencana menguasai Greenland memicu kekhawatiran serius bagi komitmen keadilan iklim global, termasuk bagi negara-negara berkembang Global South.
Amerika Serikat berupaya menguasai cadangan minyak Venezuela yang memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia dengan lebih dari 300 miliar barel. Hal ini, disebutnya, berpotensi membuat harga minyak mentah dunia makin melandai.
Langkah Amerika Serikat itu, menurut Yogi, akan menunda investasi energi terbarukan dan memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil bagi negara-negara berkembang.
Yogi menilai bahwa pada akhirnya negara berkembang akan menanggung konsekuensi paling berat, meski kontribusi historisnya terhadap emisi global relatif kecil.
“Konsep loss and damage menegaskan dampak perubahan iklim kerap melampaui kapasitas adaptasi suatu negara,” ujar Yogi.
Lebih lanjut, peneliti BRIN itu menjelaskan bahwa situasi saat ini, semakin menegaskan bahwa transisi energi tidak pernah berlangsung di ruang yang netral.
Ia juga menyoroti perintah Presiden AS Donald Trump pada 7 Januari lalu untuk keluar dari dari 66 organisasi internasional, termasuk badan-badan penting dalam kerjasama iklim global seperti UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) dan IPCC (Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim).
Menurut dia, langkah Trump tersebut hanya semakin menunjukkan bahwa Amerika Serikat menjauh dari negosiasi dan aksi iklim global.
“Ini adalah situasi problematis ketika aktor besar menjauh dari institusi multilateral kunci seperti UNFCCC dan IPCC, tepat ketika perundingan iklim internasional, seperti COP
ke-30 yang dideklarasikan sebagai COP of Truth,” kata Yogi.
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
