3 hours ago
2
Bahlil mengatakan pemerintah sudah belajar dari kondisi seretnya pasokan gas untuk industri pada pertengahan tahun ini. Untuk itu, pemerintah akan mengatur kembali neraca komoditas, khususnya LNG.
Bahlil tidak menyangka sebelumnya kalau permintaan gas akan melonjak. Pemerintah kemudian memutuskan untuk mengalihkan kontrak LNG antara KKKS dengan pembeli luar negeri alias ekspor untuk industri domestik.
Bahlil menjelaskan pemerintah melakukan penyesuaian setiap 2 bulan sekali terhadap alokasi LNG untuk diekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Makanya setiap 2 bulan sekali kita melakukan penyesuaian. Ada yang harusnya kita ekspor, kita memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kenapa itu kita lakukan? Karena perintah Bapak Presiden, kalau kita bicara tentang kedaulatan energi, itu tergantung dari berapa banyak kita impor," jelas Bahlil saat konferensi pers di Kementerian ESDM, Jumat (19/12).
Bahlil memastikan alokasi pasokan dalam negeri dan ekspor LNG untuk tahun depan sudah dikaji hingga 6 bulan pertama alias semester I 2026. Pemerintah sudah berdiskusi dengan pihak pembeli atau offtaker.
"Belajar dari tahun 2025, untuk 2026 kami sudah exercise dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dengan teman-teman offtaker yang market-nya sudah jelas dan kami sudah bicara, untuk 6 bulan pertama sudah clear," ungkap Bahlil.
Meski begitu, Bahlil mengakui pemerintah belum selesai menentukan alokasi LNG pada semester II 2026. "Nah Juli ke atas lagi baru kita rancang. Jadi baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, sudah aman. Nanti kita akan umumkan lagi nanti pada semester ke 2," tutur Bahlil.
Berdasarkan catatan SKK Migas, produksi LNG nasional tahun ini diprediksi mencapai 237,8 kargo, meliputi 53,8 kargo dari Kilang Bontang di Kalimantan Timur dan 184 kargo dari Kilang Tangguh di Papua Barat.
SKK Migas juga memperkirakan penurunan ekspor LNG dibandingkan dengan 2024. Indonesia berencana mengekspor sekitar 150 kargo LNG pada 2025, sedangkan pasar domestik akan mengkonsumsi 86 kargo.
