Rumusan Dasar Negara yang Tercantum dalam Piagam Jakarta

Tuliskan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta! Piagam Jakarta adalah sebuah dokumen bersejarah yang menjadi tonggak penting dalam proses perumusan dasar negara Indonesia.

Piagam ini menjadi draft awal bagi pembentukan dasar negara Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta memuat lima prinsip yang mirip dengan Pancasila

Dikutip dari buku Implikasi Yuridis, I Dewa dkk (2022: 73), Piagam Jakarta disusun pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan. Panitia ini dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Panitia Sembilan terdiri dari tokoh-tokoh penting, seperti Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan K.H. Wahid Hasyim. Piagam ini menjadi draft awal bagi pembentukan dasar negara Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.

Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta memuat lima prinsip yang mirip dengan Pancasila, tetapi terdapat perbedaan penting pada sila pertama. Tuliskan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta!

Prinsip ini menegaskan bahwa negara mengakui keberadaan Tuhan dan memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Kalimat ini menunjukkan pengakuan akan peran agama, khususnya Islam, dalam kehidupan bernegara.

Prinsip ini menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam interaksi antarindividu maupun antarbangsa. Keadilan dan peradaban menjadi pijakan dalam menjalin hubungan yang harmonis.

Prinsip ini menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama bagi negara yang baru akan dibentuk. Dalam konteks keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia, persatuan merupakan elemen kunci untuk menjaga integritas bangsa.

Prinsip ini menggambarkan sistem pemerintahan yang demokratis, di mana keputusan diambil melalui musyawarah dan perwakilan yang bijaksana. Nilai-nilai demokrasi dan kebijaksanaan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Prinsip terakhir ini menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menikmati kesejahteraan, tanpa adanya diskriminasi.

Piagam Jakarta menjadi dasar penting dalam penyusunan UUD 1945. Namun, untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia, khususnya umat non-Muslim.