RI soroti pelucutan senjata nuklir di peringatan bom atom Hiroshima

1 month ago 29

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menyoroti pentingnya komitmen negara-negara di seluruh dunia untuk meninggalkan dan melucuti senjata nuklir yang dimiliki dalam momentum peringatan 79 tahun bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus.

“Indonesia akan terus mendesak negara-negara pemilik senjata nuklir agar segera meningkatkan upaya mereka dalam pelucutan senjata nuklir,” demikian pernyataan Wakil Duta Besar RI untuk Jepang Maria Renata Hutagalung yang disampaikan dalam Konferensi Dunia Menentang Bom Atom dan Hidrogen di Hiroshima.

Menurut pernyataan tertulis KBRI Tokyo yang diterima di Jakarta, Sabtu, ia menerangkan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen dan memainkan peran dalam memajukan isu pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh untuk mencegah tragedi kemanusiaan akibat nuklir di masa depan.

Sebagai bukti komitmen tersebut, Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) melalui pengesahan RUU TPNW menjadi undang-undang pada November 2023.

Menurut Wakil Dubes, ratifikasi tersebut melengkapi instrumen hukum internasional terkait senjata nuklir yang sebelumnya diratifikasi Indonesia, yaitu Traktat Non-Proliferasi, Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir, dan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara.

Sebagai satu dari 50 negara pertama yang menandatangani TPNW, Indonesia akan terus aktif mempromosikan traktat tersebut kepada komunitas global.

Renata pun mendorong negara-negara lain mengikuti langkah Indonesia menandatangani dan meratifikasi traktat tersebut.

Selain itu, Wakil Dubes juga turut menegaskan akan pentingnya Zona Bebas Senjata Nuklir untuk mewujudkan pelucutan senjata nuklir global.

“Indonesia menyerukan kepada semua negara untuk terus bekerja sama guna mendorong penerapan efektif protokol perjanjian zona bebas senjata nuklir yang ada,” kata dia.

Peringatan ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tahun ini dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa, sejumlah pejabat pemerintah Jepang, serta 109 perwakilan asing di Jepang.

Kegiatan juga terbuka untuk publik dan dihadiri lebih dari 12 ribu orang.