PDIP resmi mengusung eks Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk berlaga di Pilgub Sumut 2024. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengungkapkan partainya mengusung Edy karena mantan Pangkostrad itu merupakan sosok yang tepat sebagai alat revolusi.
“Dan Pak Edy, hari ini pertiwi memanggilmu, Pak Edy, 5 tahun 10 tahun lalu Beliau adalah alat negara. Aktif di TNI, hari ini Beliau adalah alat revolusi,” kata Komarudin di Lapangan Astaka, Deli Serdang, Sumut, Sabtu (10/8).
“Bersama Saudara-Saudara, ini adalah alat revolusi untuk berjuang demi keadilan kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.
Menurut Komarudin, sebagai mantan TNI, Edy diyakini bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Paham bila pemimpin bertanggung jawab untuk rakyat.
“Tadi dibaca ditekankan dua kali kemanusiaan adil dan beradab, keadilan sosial, itulah tugas pemimpin untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, bukan urus diri, urus keluarga, urus kelompok,” kata dia.
“Oleh karena itu saya dan jajaran DPP, jajaran satgas pusat, kami ditugaskan oleh Ketum PDIP untuk menyerahkan tugas parpol kepada Letjen Edy Rahmayadi nanti menjadi Gubernur Sumut,” sambungnya.
Selain itu, Edy menurut Komarudin merupakan sosok petarung sehingga dinilai tepat untuk melawan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, yang juga maju dalam Pilgub Sumut.
“Pak Edy Rahmayadi ini kan petarung dan dia, seorang militer, berjiwa nasional sama seperti kita,” tutur Komarudin.
Menurutnya, dengan mengusung Edy di Pilgub Sumut maka tujuan nasional bisa dicapai, yakni demokrasi yang berdiri tegak. Bukan atas nama kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau tujuan nasional diobok-obok kita harus melakukan perlawanan, meluruskan kembali semua ini,” kata dia.
"Amanat Reformasi yang memberi ruang kepada semua orang punya kesempatan yang hari ini dibelokkan menjadi demokrasi keluarga, demokrasi oligarki, demokrasi Dinasti. Ini harus kita luruskan," tuturnya.
PDIP memiliki 21 kursi DPRD sehingga bisa menjadi partai tunggal untuk mencalonkan Edy di Pilgub Sumut. Komarudin juga mengaku tidak khawatir jika tidak ada partai lain yang mau berkoalisi dengan partainya.
“Sumut tidak perlu ada koalisi. Jadi kalau toh tidak ditugaskan pendukung lain ya kita sudah bisa bergerak sendiri,” kata dia.
“Pasukan harus disiagakan. Kan ada dua saja masa kita harus ikut ramai-ramai di sana. Itu bukan demokrasi,” sambungnya.