3 weeks ago
19
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, Ismail, mengungkapkan alasan tidak mengusulkan nama PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono untuk menjabat kembali pada periode Oktober mendatang.
Menurut Ismail, selama dua tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih belum optimal dalam berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dampaknya banyak kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Kemendagri yang menjadi terhambat.
“Kita juga mengevaluasi selama dua tahun ini, bahwa salah satu kekurangan Pemprov DKI termasuk legislatifnya adalah belum optimalnya komunikasi dengan Kemendagri, sehingga banyak beberapa hal yang sepertinya kurang begitu lancar dalam kerja samanya,” ujar Ismail ketika dijumpai DPW PKS, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).
“Salah satu pertimbangannya adalah kita mencoba di sisa empat bulan terakhir ini untuk memperbaiki itu. Sosok yang tepat mungkin adalah mengambil dari unsur-unsur yang lebih dekat dengan pihak Kemendagri,” tambah dia.
Saat ini, terdapat tiga nama yang telah diusulkan DPRD Jakarta untuk menggantikan Heru Budi Hartono, yakni Teguh Setyabudi, Akmal Malik dan Komjen Pol Tomsi Tohir. Tiga nama itu merupakan pejabat di Kemendagri.
Dia harap dari ketiga usulan ini, nantinya yang terpilih, dapat memperlancar dan turut menyukseskan keberlangsungan pilkada. Termasuk memperbaiki komunikasi yang masih kurang dengan pemerintah pusat.
“Bagaimana pun kita menginginkan agar benar-benar bisa mempertimbangkan sosok yang nantinya bisa mengisi kekurangan kemarin selama dua tahun dan juga nantinya bisa memperlancar, menyukseskan, proses pilkada yang sedang berlangsung ini. Dan juga nantinya bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan lebih baik,” kata Ismail.
Disinggung terkait kesamaan usulan dengan partai KIM Plus lainnya, Ismail mengakui kesamaan usulan merupakan hal lumrah untuk terjadi. Sebab kemungkinan adanya komunikasi yang telah dilakukan di level DPP maupun DPW.
“Sama persis sih enggak ya, karena kalau pun ada yang sama, itu dua [nama] karena yang satu kami berbeda. Tapi itu suatu hal yang sangat lumrah terjadi. Karena pasti, ada kemungkinan ada komunikasi di level di DPP, maupun DPW ya, kalau saya kan mewakili fraksi. Boleh jadi ada komunikasi,” tutur Ismail.
Dia juga membantah bahwa usulan ketiga calon PJ Gubernur ini merupakan upaya sabotase KIM Plus untuk melancarkan pencalonan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta.
“Pilkada-nya secara umum ya, bukan kepada paslon per paslon tidak,” tegasnya.
Dia mengatakan usulan ketiga calon PJ Gubernur tersebut didasari oleh kompetensi dan pengalaman yang telah dimiliki oleh ketiganya. Bagi Ismail ini merupakan bekal penting untuk mengeksekusi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“Bagaimana mensukseskan langkah pertama kita mengeksekusi RPJPD 2024-2025. Dan itu dipimpin oleh PJ Gubernur ini. Makanya kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengawali langkah pertama itu menjadi pertimbangan prioritas,” tandasnya.
