Eks Karutan KPK Bantah Lakukan Pungli, Minta Hakim Batalkan Dakwaan Jaksa

Jakarta -

Kuasa hukum mantan Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, Otto Cornelis (OC) Kaligis membantah dakwaan terhadap kliennya yang disebut melakukan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. OC meminta hakim membatalkan dakwaan jaksa terhadap kliennya.

Mulanya, OC menjelaskan Achmad Fauzi menjadi Karutan KPK pada periode ketiga. Dia menyebut hal itu berbeda dengan dakwan jaksa yang menyebut peristiwa pengumpulan uang dari tahanan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur, Rutan KPK Gedung C1, dan Rutan KPK Gedung Merah Putih pada periode pertama dan kedua.

"Pada periode ketiga, yaitu di bawah kepemimpinan Terdakwa VI Achmad Fauzi sebagai karutan KPK, kebiasaan tersebut tidaklah diketahui oleh Terdakwa VI, bahkan sama sekali tidak pernah ada perintah dari Terdakwa VI kepada rekan-rekannya atau bawahannya," kata OC Kaligis dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

"Terbukti dalam seluruh uraian dakwaan Penuntut Umum tidak ada kata-kata bahwa Terdakwa VI Achmad Fauzi telah memerintahkan atau menyuruh melakukan pungutan uang dari para tahanan, terlebih melakukan pungutan uang langsung terhadap para tahanan KPK," tambah dia.

OC menilai bukti rekap yang diajukan jaksa dalam sidang praperadilan tidak menyebut nama Achmad Fauzi sebagai penerima suap. OC mengatakan istilah-istilah 'lurah' dan 'korting' baru didengar kliennya dalam surat dakwaan.

"Saat saya mendengar jawaban bahwa terdakwa dijebloskan dengan dakwaan 'pembiaran', lalu pertanyaan yang memisahkan pikiran saya, kok bisa, tanpa barang bukti suap, Achmad Fauzi dijadikan terdakwa," ujarnya.

OC mengklaim kliennya tidak terlibat dalam perkara pungli. OC pun meminta hakim membatalkan dakwaan jaksa dan mengeluarkan Achmad Fauzi dari tahanan.

"Membebaskan Terdakwa VI Achmad Fauzi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Memerintahkan agar Terdakwa VI Achmad Fauzi dibebaskan dari segala Dakwaan seketika setelah Putusan Sela dibacakan," ucap OC Kaligis .

"Memerintahkan agar Terdakwa VI Achmad Fauzi dikeluarkan dari tahanan seketika setelah Putusan Sela dibacakan. Membebankan biaya perkara kepada Negara," imbuh dia.

Didakwa Rp 6,3 Miliar

Sebelumnya, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan dalam UU, Peraturan KPK, hingga Peraturan Dewas KPK.

Jaksa mengatakan perbuatan 15 eks pegawai KPK itu telah memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jaksa meyakini mereka melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

"Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain," ujar jaksa.

Berikut rincian penerimaan 15 eks pegawai KPK dalam kasus pungli rutan ini:

1. Deden Rochendi seluruhnya sejumlah Rp 399.500.000
2. Hengki seluruhnya sejumlah Rp 692.800.000
3. Ristanta seluruhnya sejumlah Rp 137.000.000
4. Eri Angga Permana seluruhnya sejumlah Rp 100.300.000
5. Sopian Hadi seluruhnya sejumlah Rp 322.000.000
6. Achmad Fauzi seluruhnya sejumlah Rp 19.000.000
7. Agung Nugroho seluruhnya sejumlah Rp 91.000.000
8. Ari Rahman Hakim seluruhnya sejumlah Rp 29.000.000
9. Muhammad Ridwan seluruhnya sejumlah Rp 160.500.000
10. Mahdi Aris seluruhnya sejumlah Rp 96.600.000
11. Suharlan seluruhnya sejumlah Rp 103.700.000
12. Ricky Rachmawanto seluruhnya sejumlah Rp 116.950.000
13. Wardoyo seluruhnya sejumlah Rp 72.600.000
14. Muhammad Abduh seluruhnya sejumlah Rp 94.500.000
15. Ramadhan Ubaidillah seluruhnya sejumlah Rp 135.500.000

(amw/whn)